Kedua peraturan pemerintah (PP) tersebut akan mengatur moratorium konversi perkebunan kelapa sawit dari hutan primer dan moratorium konversi perkebunan kelapa sawit dari hutan gambut.

”Kami memang belum membahasnya secara terperinci. Akan tetapi, kami akan mempersiapkan dua PP yang akan mengatur moratorium konversi kawasan hutan primer dan kawasan hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujar Zulkifli.

Sudah melarang

Menurut Zulkifli, sebelum adanya kebijakan moratorium bagi konversi lahan gambut dan hutan primer yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihaknya selaku Menteri Kehutanan sudah mengambil inisiatif mengenai larangan pengalihan lahan hutan gambut dan hutan primer untuk dijadikan kawasan perkebunan kelapa sawit.

”Jadi, sejak saya menjadi Menteri Kehutanan pada pertengahan Oktober 2009 sampai sekarang, tidak ada izin yang saya keluarkan untuk mengalihkan kawasan hutan gambut dan hutan primer menjadi perkebunan sawit. Sejak awal, kami sudah memikirkan pengurangan emisi akibat penggundulan hutan dan degradasi hutan,” tutur Zulkifli.

Ditanya soal adanya izin yang keluar untuk konversi hutan primer menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sebagaimana dimuat dalam foto Kompas, Selasa (6/7), Zulkifli menyangkalnya.

”Itu bukan izin baru. Itu izin lama yang telah dikeluarkan dan bukan yang keluar pada periode saya. Sampai sekarang, kalian boleh mengeceknya ke Kementerian Kehutanan soal adakah satu izin pun yang telah saya keluarkan untuk pengalihan lahan hutan primer menjadi perkebunan sawit,” katanya retorik. (har)

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/07/03440561/menhut.menyiapkan.dua.buah.pp