Pendaftaran
Pengunjung
Content View Hits : 717892Polling Warga Hijau
Didukung Oleh :
Visitors
Top 10: | 76% | Unknown (422833) |
 | 4% | Germany (19605) |
 | 2% | Indonesia (13546) |
 | 2% | Brazil (9440) |
 | 2% | Russian Federation (8924) |
 | 1% | Luxembourg (7560) |
 | 1% | Mexico (6013) |
 | <1% | Japan (5443) |
 | <1% | Czech Republic (5087) |
 | <1% | Poland (4444) |
| Perdagangan Karbon Bukan Bisnis Utama |
| Green Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 01 June 2010 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KEHUTANAN Kalangan pengusaha kehutanan mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati menerapkan moratorium penerbitan izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut untuk mendapatkan kompensasi karbon. Perdagangan karbon bukan bisnis utama sektor kehutanan nasional dan Indonesia belum memiliki pengalaman berarti dalam hal ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding di Jakarta, Senin (31/5). Pengusaha kehutanan bakal merasakan dampak terbesar dari moratorium izin baru hutan alam dan lahan gambut mulai 1 Januari 2011. ”Karbon bukan bisnis inti kehutanan Indonesia. Moratorium juga tidak mudah karena harus ada perubahan perundang-undangan yang justru dikeluarkan pemerintah sendiri (untuk menerbitkan izin konversi),” ujar Salahuddin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani surat perjanjian kehutanan untuk menurunkan penggundulan dan degradasi hutan dengan Norwegia. Pemerintah Norwegia menyediakan 1 miliar dollar AS untuk membantu Indonesia dengan syarat ada moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut selama dua tahun.Industri kehutanan saat ini terus terjepit akibat perambahan konsesi mereka oleh sektor perkebunan dan pertambangan. Sekitar 50 persen dari 398 anggota APHI menjadi korban penyerobotan lahan. Menurut Salahuddin, hal ini salah satu dampak otonomi daerah, yakni bupati dan gubernur berwenang menerbitkan izin usaha. ”Bagaimana pusat bisa membendung pemerintah daerah,” ujar Salahuddin. Hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan organisasi nonpemerintah Greenomics Indonesia. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, ada 7 juta hektar hutan alam yang dengan kewenangan bupati dapat dialihkan untuk tujuan lain. ”Kebijakan moratorium juga harus punya konsep yang jelas. Indonesia membutuhkan 7,5 miliar dollar AS untuk moratorium selektif hutan 1,4 juta hektar,” ujar Elfian. (ham) Selasa, 1 Juni 2010 | 03:28 WIB Jakarta, Kompas -http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/01/03285222/perdagangan.karbon.bukan.bisnis.utama
Only registered users can write comments!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNI Credit Card Go Green
Search Articles
Mengapa Perlu Hemat Kertas?
Kebutuhan kertas Indonesia 8 % dari supply oleh HTI dan 92 % illegal logging.
Setiap tahun luas hutan Indonesia yang hilang setara dengan luas Pulau Bali.
Satu rim kertas A4 menghabiskan sebatang pohon berusia minimal 5 tahun.
Untuk kertas berkualitas baik diperlukan campuran pohon berkayu keras dan lunak.
Suatu lahan pepohonan kayu keras setinggi 4 kaki panjang 4 kaki dan lebar 8 kaki dapat menghasilkan 942.100 halaman buku atau setara dengan 4.384.000 perangko atau setara dengan 2.700 eksemplar koran.
Jika kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita juga menghemat 13 batang pohon besar, 400 liter minyak, 4.100 Kwh listrik dan 31.780 liter air.
Sumber: Majalah Annida
Alam Indonesia
