|
Perubahan iklim merupakan isu yang urgent untuk diatasi. Kalau perubahan iklim timbul dari hubungan sebab-akibat antara efek rumah kaca dan pemanasan global maka keberlanjutan bisnis perbankan juga merupakan hubungan sebab-akibat antara perilaku bisnis dan lingkungan. Sebagai motor penggerak roda perekonomian negara maka perbankan dalam era perubahan iklim layak memberikan kontribusi optimal.
Perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan. Mengapa demikian? Karena perbankan tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik maupun lingkungan hidup yang lestari.
Bank yang memiliki “value”, paripurna dan “berpahala” adalah bank yang benar-benar peduli pada lingkungan dan masyarakat. Kepeduliannya bukan bersifat ad-hoc atau parsial tetapi menjadi “value” korporasi yang terintegrasi mulai dari visi-misi hingga ke strategi bisnisnya. Pendek kata, ruh bisnis perbankan harus bergandengan tangan dengan pembangunan berkelanjutan. Namun perbankan tidak bisa berjalan begitu saja tanpa adanya regulasi Bank Indonesia sebagai guidance menuju ke bisnis yang sustainable dan ramah lingkungan. Regulasi pada Aspek Lingkungan Bank Indonesia memiliki banyak sekali regulasi yang mengatur dunia usaha perbankan namun belum memiliki regulasi yang komplit pada aspek kelestarian lingkungan. PBI No.7/2/PBI/2005 hanya berbicara sedikit tentang aspek lingkungan khususnya Pasal 11 ayat 1 perihal penilaian terhadap prospek usaha dengan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen dimana huruf e berbunyi: upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. PBI ini belum cukup memadai sebagai petunjuk agar perbankan berkontribusi pada usaha-usaha pelestarian lingkungan. Alangkah lebih baik apabila BI dan Pemerintah membuat semacam mapping proyek-proyek hijau termasuk potensi bisnis di bidang maritim dan biodiversity sehingga perbankan memiliki arah yang jelas untuk menuju sustainable bank. Di lain pihak BI dan Pemerintah dapat membentuk semacam forum “sustainable banks” untuk menjembatani berbagai peluang dan hambatan dalam bisnis yang lestari. Sebagai langkah motivatif, BI tidak perlu sungkan untuk membuat semacam insentif bagi perbankan yang serius dan konsisten menggeluti sustainable business. Nyatanya hingga saat ini belum ada satu bank nasional pun yang telah mendeklarasikan dirinya menjadi “green bank”. Di tingkat dunia antara lain HSBC dan ANZ yang telah menerapkan prinsip “sustainable business”. Sebagai perbandingan, pada bulan November 2007 China mengeluarkan regulasi yang dibuat oleh CBRC (China’s Banking Regulatory Commission) yang mengatur “Guidelines on Credit Underwriting for Energy Conservation and Emission Reduction”. Dalam regulasi ini CBRC juga memasukkan katalog yang memuat sektor-sektor usaha mana saja yang layak untuk dibiayai oleh perbankan dalam kaitannya dengan aspek lingkungan. Jadi jelas sekali panduan bagi perbankan China sehingga mereka tidak kebingungan untuk terjun dalam bisnis yang ramah lingkungan. Sementara dari sisi internasional, telah banyak regulasi yang memuat praktek-praktek bisnis perbankan yang ramah lingkungan yakni a.l: UN Global Compact, Equator Principle (Project Finance), Principles for Responsible Investment (UN-PRI) dan Global Reporting Initiative (GRI). Disamping itu, untuk menunjang kapabilitas dalam menyalurkan kredit atau pinjaman terhadap proyek-proyek berbasis sumber daya alam maka pihak perbankan harus menerapkan sejenis tools manajemen seperti ESRM (Environmental and Social Risk Management). ESRM ini merupakan salah satu panduan kelayakan kredit melalui klasifikasi risiko dan dampak dari suatu proyek yang akan didanai oleh perbankan terhadap keberlangsungan lingkungan dan sosial-masyarakat. Green banking Indonesia: Menuju Sustainability Akibat illegal logging, deforestasi, serta kesemrawutan lanskap kota membuat perubahan iklim begitu fenomenal. Fenomena ini seharusnya tidak membuat perbankan tinggal diam. Menjadi green bank bukan sekedar menjalankan aktivitas “Go Green”. Menurut Bank Dunia, Green Bank adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya. Pada pemahaman ini green banking bersendikan empat unsur kehidupan yakni nature, well-being, economy dan society. Bank yang “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah output berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keungulan kompetitif, corporate identity dan brand image yang kuat serta pencapaian target bisnis yang seimbang. Green banking merupakan sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Adaptasi bisnis perbankan dapat dilakukan pada sisi lending, funding dan services. Untuk sektor pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan maka perbankan dapat memulai pada pengembangan energi terbaharukan. Hal ini untuk mengantisipasi konsumsi energi listrik yang sudah memasuki fase krisis di negeri ini dan mengalami defisit hingga 10.000 MW. Oleh karenanya kita perlu menggali potensi renewable energy dalam skala besar, yakni energi geothermal (panas bumi) dimana Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia hingga 27 Giga Watt. Selain itu terdapat pula energi listrik dari angin dan micro-hydro yang juga memiliki potensi yang dasyhat. Sebagai studi kasus, BNI terjun ke sektor ini melalui skema CDM (Clean Development Mechanism) antara lain: Geothermal Power Plant 2 x 110 MW di Wayang Windu Jabar, Sibayak Sumut 11 MW, Patuha Jabar 60 MW dan Hydro power 3 x 65 MW di Poso. Menurut data Pertamina, pembangkit geothermal yang sudah terpasang di Indonesia baru mencapai 807 MW. Dengan kata lain, potensi bisnisnya masih sangat besar sekali bagi perbankan. Mengapa? Karena pembangkit listrik tenaga panas bumi hampir dikatakan zero waste, cash-flow perusahaan terjamin karena pasokan listriknya bersifat sustainable yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh PLN melalui skema PPA (Power Purchase Agreement) dalam sistem inter-koneksi listrik. Begitu pun dalam hal pengumpulan dana pihak ketiga, perbankan dapat membuat kreasi tabungan hijau untuk kalangan komunitas lingkungan, para pelajar, pramuka dan mahasiswa sebagai target market berbasis lingkungan. Selain itu penyediaan layanan perbankan seperti paperless, e-billing, e-banking merupakan jenis service yang turut mengurangi tingkat konsumsi kertas. Di samping itu gaya hidup hijau harus menjadi bagian dari keseharian green bank seperti penggunaan lampu hemat energi di banking-hall, pengurangan carbon foot print untuk perjalanan dinas pegawai, penyediaan tanaman hidup dalam ruangan kerja, print kertas bolak-balik, penyediaan tempat sampah yang spesifik (basah, kering, plastik-kertas). Selain itu, bank perlu mempengaruhi kalangan vendor dan supplier-nya agar menerapkan prinsip sustainability dalam berbisnis dengan bank tersebut. Menuju green banking butuh keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan di negeri ini tak terkecuali regulator (BI). Selain komitmen yang kuat dari jajaran eksekutif bank, perlu ditambah dengan internalisasi yang optimal untuk seluruh pegawainya. Dengan demikian bank yang hijau mendapatkan keuntungan yang sustainable baik secara komersial maupun secara ekologis. Niscaya green bank adalah adaptasi yang paling pas dalam perubahan iklim! *) Penulis: Leonard T.Panjaitan, Anggota Corporate Sustainability Team (CST) Bank BNI – Kantor Besar Jakarta. Tulisan adalah pendapat pribadi.
|
